Bayar Upah di Bawah UMR, Dua Perusahaan Terancam Dipolisikan

MetroOnline.id   (CILEUNGSI) - Dua perusahaan di wilayah Cileungsi, Kecamatan Cileungsi dan di Wanaherang, Kecamatan Gunungputri teran...

MetroOnline.id (CILEUNGSI) - Dua perusahaan di wilayah Cileungsi, Kecamatan Cileungsi dan di Wanaherang, Kecamatan Gunungputri terancam dipolisikan. Pasalnya, dua perusahaan tersebut membayar upah karyawan di bawah Upah Minimum Regional (UMR).

"Upah dua perusahaan tersebut masih di bawah UMR dan itu sudah diakui Plt Kepala Disnaker Kabupaten Bogor, Hj. Ati Iravati Dewi, melalui surat No. 562/348-PNP. Dalam surat dijelaskan itu terjadi karena ada kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja," kata Pemerhati Kebijakan dan Layanan Publik (PKLP) Maraja Manalu.

Menurutnya, Plt Kepala Disnaker Kabupaten Bogor kurang memahami tupoksinya, sehingga upah di bawah UMR yang dibuat sepihak oleh para pengusaha dibiarkan. Padahal sudah bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan lainya.

"Sepertinya Kepala Disnaker tidak paham UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kalau merujuk ke Undang-Undang bahwa kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja di dua perusahaan itu batal demi hukum," ujar Maraja.

Maraja menjelaskan, sudah ada aturan yang jelas mengatur tentang pengupahan dan itu tertulis dalam Pasal 91 ayat 1.

"Pasal tersebut sudah sangat jelas mengatakan, pengaturan pengupahan yang ditetapkan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelas dia.

Dengan demikian, lanjut dia, tidak ada alasan untuk kedua pabrik tersebut untuk membayar upah karyawan di bawah UMR.

Maraja menilai, pengusaha tidak boleh sewenang wenang dalam memberikan upah terhadap karyawan. Sebab, ada sanksi pidana dalam pelanggaran tersebut.

"Sanksi pidananya sangat jelas 4 Tahun penjara. Sehingga kalau tidak ada payung hukum yang jelas tentang pengupahan di dua perusahaan itu nanti akan kami bawa kejalur hukum dan Plt Kepala Disnaker harus diperiksa sebagai saksi," tegas Maraja. (Gi)