PKLP Bakal Laporkan Koperumnas ke Kementerian

MetroOnline.id (JONGGOL) – Pemerhati Kebijakan dan Layanan Publik (PKLP) bakal laporkan Koperasi Perumahan Umum Nasional (Koperumnas)...

MetroOnline.id (JONGGOL) – Pemerhati Kebijakan dan Layanan Publik (PKLP) bakal laporkan Koperasi Perumahan Umum Nasional (Koperumnas) ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Pasalnya, koperasi yang bergerak dibidang properti itu dianggap tidak sejalan dengan tujuan koperasi. Hal itu diungkapkan Ketua PKLP Maraja Manalu saat ditemui wartawan kemarin, Selasa (19/3).

Maraja menyampaikan, berdasarkan Undang-undang yang mengatur koperasi pada pasal 3, koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu juga ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

"UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian di pasal 3 sangat jelas diatur yaitu tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional,” kata Maraja.

Menurutnya, Koperumnas yang dipimpin saat ini diduga tidak sejalan dengan UU yang mengatur koperasi, karena puluhan anggotanya merasa ditipu.

"Koperumnas menjual rumah kepada anggotanya di Leuwijati, Jonggol dengan cara dicicil, namun setelah dicek tidak ada lahan Koperumnas di Lewijati, Jonggol kan aneh," ujar Maraja.

Dia menjelaskan, puluhan anggota Koperumnas mendatangi dirinya beberapa bulan lalu dengan maksud meminta bantuan. Tujuannya agar PKLP dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.

"Saya sudah bertemu dengan Ketua Koperumnas H. Aris Suwirya, saat itu ada kesepakatan bahwa dia akan mengembalikan uang konsumen atau anggota koperasi. Namun hingga saat ini tidak ada bahkan pertemuan yang dijanjikan beberapa kali dibatalkan secara sepihak, sehingga saya anggap bahwa itikad baik dari Koperumnas tidak ada," keluhnya.

Atas kejadian tersebut Maraja akan melaporkan kasus ini ke Menteri Koperasi dan UKM agar Kementerian dimaksud mengevaluasi Koperumnas dan keluhan anggota dapat diselesaikan.

"Koperumnas itu kan legalitasnya dari Kementerian Koperasi dan UKM sehingga permasalahan ini kita akan sampaikan kepada Kementerian yang bersangkutan biar dievaluasi dan bila perlu Koperumnas dibekukan," tutur Maraja. (Gi)