Pungli PTSL Merambah ke Desa Gandoang

MetroOnline-Pungutan Liar (pungli) Program Pendaftara Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Dayeuh ternyata merambah ke Desa Gandoang ...

MetroOnline-Pungutan Liar (pungli) Program Pendaftara Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Dayeuh ternyata merambah ke Desa Gandoang Kecamatan Cileungsi. Sebagai desa yang terkena program PTSL, praktik pungli juga terjadi di Desa Gandoang dengan besaran yang hampir serupa yakni antara Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta rupiah. Besaran biaya yang seharusnya dipungut yakni Rp 150 ribu, oleh segelintir oknum itu di markup, hingga sebesar Rp500 ribu bahkan lebih. Pungutan liar tersebut dengan alasan untuk kebutuhan pejabat RT/RW dalam mengurus kelengkapan berkas persyaratan pembuatan serifikat.

“Saya diminta Rp 1,2 juta oleh kepala dusun untuk bikin sertifikat PTSL. Tapi sampai sekarang belum diserahkan karena saya belum lunas,” kata Wawan kepada wartawan, kemarin.

Menurut dia, tanah yang didaftarkan untuk program PTSL adalah seluas seribu meter persegi yang kemudian dipecah menjadi lima sertifikat. Dari masing-masing sertifikat tersebut dikenakan biaya Rp 1,2 juta agar sertifikatnya cepat selesai.

“Memang dasar surat kepemilikan adalah girik, jadi kata kadus kalau girik kena biayanya Rp 1,2 juta. Sementara kalau sudah AJB Rp 500 ribu,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Desa Gandoang, Khori mengatakan, jika pungutan tersebut merupakan hal yang wajar apabila dibandingkan pungutan di desa lain yang lebih dari Rp 1 juta.

”Karena kesepakatan bersama, pihak desa menyatakan pungutan sebesar Rp500rb saja. ya dibandingkan dengan desa lain mah kita jauh banget, soalnya itu uang yang dikumpulkan warga sudah atas keputusan bersama," tukasnya.

Ia menjelaskan jika setiap berkas warga untuk mengikuti Program PTSL tersebut diambil oleh RT/RW dan dikumpulkan di basecamp setiap RW. Sedangkan uang yang diminta setiap warga sebanyak Rp 500 ribu dialokasikan untuk keperluan RT/RW dan tukang ukur.

“Karena dalam pengerjaannya dilapangan pemerintah tidak memberikan anggaran untuk biaya operasional maka kita pungut dari warga," tandasnya. (Zis)